Hukum Mengambil Keuntungan dari Harta Wakaf

Wakaf (al-waqf) adalah menahan materi/ benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Dasar hukum wakaf antara lain adalah firman Allah SWT (yang maknanya): 

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...” (Al-Baqarah 267) dan firman- Nya: ”Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai...” (Ali Imran 92)

 Hadits shahih dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khaththab ra bertanya: ”Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Saya tidak pernah memiliki harta yang lebih berharga daripada tanah tersebut. Sebaiknya diapakan tanah tersebut?” Nabi SAW menjawab: ”Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata: “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” (HR Al-Bukhari).

Dalam masalah wakaf, ada empat komponen dasar yang tidak bisa lepas yakni pihak/orang yang wakaf (waqif), penerima wakaf (al-mawquf alaih) dalam hal ini adalah nadhir maupun pihak-pihak yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan (al-mawquf), dan shigat (ijab qabul) dari kedua belah pihak. Dan dalam tiap-tiap komponen ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. 

Selanjutnya mengenai penggunaan barang wakaf, seperti menanami pohon di tanah yang diwakafkan untuk masjid, pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan kaum muslimin. Sedangkan apabila hanya untuk dinikmati oleh pribadi, maka hukumnya tidak boleh meskipun tidak merugikan masjid. Demikian pula boleh menjual hasil tanamannya jika untuk kepentingan kaum muslimin atau hanya kepentingan masjid.

Jika barang wakaf itu berupa bangunan madrasah, misalnya, kemudian sebagian dipergunakan untuk pengurusnya, maka diperbolehkan, asal tidak dijadikan sebagai hak milik pribadi, dan harus digunakan dengan cara yang ma’ruf (pantas). 

Misalnya, benar-benar digunakan sebagai tempat tinggal pengurus madrasah. Tidak kemudian sebagiannya dikontrakkan oleh pengurus madrasah dan uang kontrakannya dipakai oleh pengurus tersebut. Yang seperti ini tidak ma’ruf melainkan melampaui kepantasan. Lain halnya jika uang kontrakan tersebut diterima oleh madrasah itu sebagai lembaga dan digunakan untuk kelancaran pengelolaan madrasah. 

Bagaimana hukum meminta kembali harta yang sudah diwakafkan?

Jumhur fuqahaa’ (dalam hal ini fuqahaa’ Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah) berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan itu beralih kepemilikannya menjadi milik Allah SWT yang harus dipergunakan bagi kemaslahatan umum. Dengan demikian orang yang berwakaf (waaqif) tidak lagi memiliki hak apa pun terhadap harta yang sudah diwakafkan sehingga dia tidak berhak meminta kembali harta yang sudah diwakafkan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis sahih di atas. 

Sementara menurut madzhab Hanafiy, orang yang berwakaf boleh meminta kembali harta yang sudah diwakafkan untuk menjadi milik pribadinya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthniy bahwa Rasulullah SAW bersabda (yang maknanya): ”Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan Allah”. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila wakaf itu melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadis ini karena dalam harta itu terdapat hak ahli waris waaqif yang termasuk ketentuan Allah SWT.

Perlu dijelaskan di sini bahwa walaupun Imam Abu Hanifah itu dikenal amat selektif dalam menggunakan hadis, tetapi saat itu metodologi penelitian hadis belum begitu matang. Terkait dengan hadis ad-Daruquthniy ini, ternyata kemudian diketahui bahwa status hadis tersebut adalah dla’iif (lemah) sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi diperbolehkannya meminta kembali harta yang sudah diwakafkan. 

Dengan demikian, waaqif tidak boleh meminta kembali harta yang sudah diwakafkan dan penerima wakaf juga tidak diperbolehkan menyerahkannya kembali kepada waaqif karena dia sudah tidak memiliki hak apapun terhadap harta tersebut. 

Namun, jika terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan wakaf, seperti dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka waaqif atau ahli warisnya boleh meminta kembali harta wakaf tersebut untuk diserahkan kepada orang atau lembaga lain yang diyakini dapat dipercaya untuk mengelolanya sesuai ketentuan syariat Islam. (Prof Dr. KH Ahmad Zahroh - Dewan Pengawas Syariah LAZIS Nurul Falah)