Apa itu LAZIS?

LAZIS merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh. Dalam perkembangannya Lembaga zakat menjadi populer dikalangan masyarakat, dikarenakan dalam pelayanan dan pentasyarufannya sangat dijaga dengan amanah dan professional, maka ini semua menjadi kebahagian untuk para donatur dan pihak-pihak Kerjasama bersama Lembaga zakat.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011.. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

LAZIS Nurul Falah sendiri memiliki skala prioritas sendiri dalam mengelola dana zakat, yakni peruntukan khususnya dalam bidang Pendidikan Al Qur’an, umumnya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan Al Qur’an seperti bidang Kesehatan, kemanusiaan, pemberdayaan dan lainnya. Ini sebuah tantangan dan peluang besar untuk kita semua pengelolaan dana zakat. Maka perlu kiranya membuat panduan, strategi, inovasi dalam menggapai peluang tersebut. (Fatkhurrozi Direkur IV LAZIS Nurul Falah)