Secara historis, budaya korupsi tidak hanya terjadi di masa pemerintahan modern. Perilaku koruptif nyaris ditemukan pada semua perabadan di setiap zaman. Pada zaman Nabi Muhammad SAW atau di awal perkembangan peradaban Islam pernah terjadi suatu kasus gratifikasi–dalam arti suap– pada zaman Ibnu Al-Lutbiyyah. Ia adalah sahabat dari Bani Azdi yang ditugasi Nabi Muhammad SAW untuk memungut dan mengumpulkan zakat serta sedekah dari kaumnya dan beberapa kabilah di sekitarnya, termasuk Bani Sulaym. Ibnu Al-Lutbiyyah begitu cakap dalam pekerjaannya itu.

Dengan sikap dan penjelasan yang ramah dan menyenangkan mengenai sedekah dan kewajiban zakat, ia mampu menggerakkan hati para muzaki (orang yang wajib zakat) untuk menyerahkan kewajiban mereka. Atas apa yang telah dihitung dan ditentukan oleh Ibnu Al-Lutbiyyah, para muzaki tak jarang memberikan tambahan dari nisab yang seharusnya dibayarkan sebagai hadiah dan tanda terima kasih.

Sekembali dari tugas menarik zakat, Ibnu Al-Lutbiyyah menghadap Nabi Muhammad SAW. Ketika meletakkan harta yang dikumpulkan, ia berkata sambil menunjuk pada bagian yang terpisah, ”Wahai Rasulullah SAW ini untuk Tuan (dari kewajiban zakat mereka).” Ia berkata lagi, ”Dan ini untuk saya (yang diberikan mereka).”

Nabi Muhammad SAW heran dengan penuturan Ibnu Al-Lutbiyyah. Kemudian Nabi SAW berdiri diatas mimbar. Para sahabat segera mengalihkan perhatian kepada beliau. Setelah memuji dan menyanjung Allah SWT, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau telah menugasi salah seorang di antara sahabat untuk tugas yang diperintahkan Allah SWT. Akan tetapi, orang itu menyerahkan sebagian harta yang dikumpulkannya tersebut dan mengambil sebagiannya lagi. Nabi Muhammad SAW pun berkata, ”Mengapakah ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya sehingga datang hadiah itu kepadanya jika memang benar seperti itu?”

Setelah berhenti beberapa saat, sambil memandang sekeliling, Nabi SAW bersabda yang artinya, ”Demi Allah, seseorang di antara kalian (yang telah diangkat sebagai pekerja dalam satu jabatan kemudian diberi gaji) tidak boleh mengambil sesuatu manfaat terkait dengan amanah pekerjaan tersebut di luar hak yang semestinya, kecuali jika ia mau memanggul dosa di hari kiamat” (HR Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang pegawai, apalagi pejabat pemerintah, dilarang untuk menerima hadiah dalam bentuk apa pun karena hal tersebut termasuk penyimpangan dari amanat yang dipikulnya.

Sebagaimana dikutip dari Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975; Edisi Terbaru (2015: 412–416), terhadap persoalan suap, korupsi, dan gratifikasi (hadiah), Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan penjelasan yang tegas dan lugas melalui fatwanya. Misalnya, haramnya risywah (suap) dan ghulul (korupsi) dalam fatwa MUI bersifat mutlak. Sementara keharaman hadiah kepada pejabat bergantung pada latar belakang dan kondisi pemberiannya dengan rincian sebagai berikut.

Pertama, jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal. Demikian jugamenerimanya.

Kedua, jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

a. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa- apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.

b. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Sementara pemberi haram memberikannya apabila pemberian yang dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).

c. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi pejabat haram menerimanya (Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, hlm. 412–416).

Uraian ini menegaskan bahwa menerima pemberian dan hadiah bisa diharamkan jika orang yang menerimanya adalah pejabat pemerintah atau penyelenggara negara. Dengan catatan, pemberian tersebut disinyalir terkait dengan posisi dan jabatannya. Pengharaman ini bertujuan agar mental para pejabat tidak rusak dan objektivitas mereka tetap terhaga ketika melaksanakan tugas atau menangani suatu perkara.

Landasan pengharaman suap, korupsi, dan hadiah kepada pejabat negara dalam kondisi tertentu adalah firman Allah SWT di dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 188, surat An Nisa ayat 29, dan surat Ali Imran ayat 61 yang melarang siapa pun untuk memakan harta dengan cara yang batil. Selain didasarkan pada ayat Alquran dan hadis, keharaman itu juga didasarkan pada qa’idat al-fiqhyyah yang bunyi artinya: ”Sesuatu yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya” yang dinyatakan secara implisit.

Kadiah tersebut sejalan dengan prinsip sadd adz-dzari’ah, yaitu pelarangan atas sesuatu yang semula dibolehkan dengan tujuan agar terhindar dari kemudaratan. Berpegang pada kaidah itulah, pemberian hadiah kepada pejabat menjadi haram hukumnya. Wallahu a’lam bishshawab. (eko)


Kampanye Terkait

Zakat Profesi



Rp 345,573 / Rp 1,000,000,000,000,000
hr tersisa

0%

Donasi